REFLEKSI

Politik dan Kebutuhan
Sdr. Edy Wiyono, OFM

Dalam hidupnya, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini ada yang harus dipenuhi dengan segera agar dapat tetap hidup, misalnya kebutuhan makanan. Kebutuhan-kebutuhan akan berkembang sejalan dengan perkembangan hidup manusia itu sendiri. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian, rumah, sarana-sarana komunikasi, transportasi, hiburan, dan sarana-sarana lain yang dapat membuat kehidupan manusia dapat dikatakan semakin manusiawi. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin bertambah itu bagi sebagian orang belum cukup membuat manusia merasa nyaman dan survive. Ada orang yang ingin mendapat prestise dari makanan yang ia makan, pakaian yang ia kenakan, rumah yang ia diami, alat komunikasi yang ia gunakan, pekerjaan, dan hal lainnya. Prestise-prestise yang dirasakan oleh orang dalam hidupnya juga belum dapat membatasi munculnya kebutuhan-kebutuhan baru lagi. Orang masih membutuhkan sesuatu yang dapat membuat hidupnya sungguh nyaman dan sejahtera. Sesuatu itu ialah makna dan nilai. Kebutuhan akan makna dan nilai inilah yang mungkin dapat dikatakan sebagai puncak dari kebutuhan dalam hidup seseorang. Orang akan merasa puas atau bahagia apabila dapat menemukan atau memberikan makna dan nilai dalam hidupnya. Orang yang sudah menemukan makna dan nilai tidak menginginkan hal lain lagi, selain memperdalam dan memperluas makna dan nilai itu dalam hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa orang akan menggunakan apa yang ada dalam dirinya dan sarana-sarana yang ada untuk memperdalam dan memperluas makna serta nilai hidupnya. Makna dan nilai yang demikian berarti menembus realitas dan melampaui egoisme pribadi dan kelompok.
Lalu, apakah ada hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dengan perilaku orang dalam hidupnya? Pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan itu dapat berdampak positif bagi perilaku orang dalam hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan itu mendorong atau memotivasi orang untuk berbuat sesuatu atau berperilaku tertentu yang terarah pada pemenuhan kebutuhan yang sedang dirasakan. Akibatnya orang akan merasa senang dengan terpenuhi kebutuhannya itu. Bahkan, dapat dikatakan orang merasa puas untuk sesaat. Ya, kepuasan sesaat. Selanjutnya, terpenuhinya satu kebutuhan hidup akan menyusul timbulnya kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini tentu baik karena dalam diri orang akan ada pendorong baru dalam perilakunya. Hidup manusia akan menjadi dinamis dengan munculnya pendorong-pendorong perilaku yang baru dan tinggi tingkat atau kualitasnya.
Dalam berpolitik, kebutuhan-kebutuhan hidup yang dihayati dapat menjadi pendorong atau motivator dalam perilaku orang yang berpolitik. Konsekuensinya ialah apabila orang yang berpolitik masih menghayati secara intens kebutuhan-kebutuhan hidup pada level rendah, maka perilaku politiknya juga akan terarah pada tujuan-tujuan yang rendah nilainya. Perilaku politik orang dapat terarah pada kepentingan pelaku politik sebagai pribadi dan kelompoknya yakni menambah income, mencari prestise, menonjolkan peran kelompoknya, memperkuat pengaruhnya terhadap pemerintah dan kurang memperjuangkan harapan sebagian besar warga masyarakat. Sebaliknya, apabila orang yang berperilaku politik menghayati kebutuhan-kebutuhan pada level yang tinggi (kebutuhan akan makna dan nilai), maka perilaku politiknya juga akan terarah pada tujuan-tujuan yang tinggi pula. Tujuan-tujuan politik yang tinggi akan memuat kepentingan seluruh warga masyarakat dan akan mewujudkan pula harapan seluruh warga masyarakat sehingga memberikan kesejahteraan bagi berbagai golongan. Hal serupa kiranya juga dapat terjadi dalam suatu lembaga hidup religius.
Suatu lembaga hidup religius beranggotakan orang-orang yang juga menghidupi aspek manusiawi. Aspek manusiawi ini terkadang kurang terolah karena pikiran dan segenap energi terarah pada tuntutan atau budaya intelektual. Adanya kecenderungan pada budaya intelektual ini mendorong orang untuk memperkaya diri dengan berbagai gagasan dan teori-teori yang selalu berkembang. Hal ini terkadang membuat orang lalai atau tak ada waktu untuk meng-inkorporasi-kan apa yang dipelajarinya itu dalam suatu perilaku nyata sehari-hari. Akibatnya, aspek-aspek manusiawi kurang terolah karena segenap energi diarahkan pada gagasan-gagasan dan teori-teori yang baru. Apabila yang terjadi dalam diri religius demikian dan religius tersebut punya peran dalam mencapai tujuan-tujuan atau menentukan kebijakan dalam lembaganya, maka bukan hal mustahil yang terwujud kebutuhan-kebutuhannya dari aspek manusiawi yang kurang terolah. Akibatnya, apa yang menjadi kebijakan dalam lembaganya dan usaha-usaha perwujudannya menjadi pergunjingan dari banyak anggotanya. Karena itu seorang religius perlu mengolah aspek-aspek manusiawinya sampai pada kualitas yang memungkinkan aspek-aspek spiritualitas lembaga dan kekristenan dapat berkembang secara baik. Berkembangnya aspek-aspek itu dalam diri seorang religius memungkinkannya memiliki kebutuhan akan makna dan nilai yang dalam serta luas. Apabila kebutuhan ini intens dalam diri religius yang ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam lembaga religiusnya, maka kebijakan-kebijakan itu akan menjadi spirit para anggotanya dalam hidup harian. Kebijakan-kebijakan demikian juga akan memberi manfaat dan kesejahteraan bagi banyak anggota dalam lembaga itu dan dirasakan positif oleh orang-orang yang dilayaninya. Dengan demikian kebutuhan akan makna dan nilai yang dalam dan luas sangat dibutuhkan untuk berkecimpung dalam berpolitik agar politik sungguh-sungguh menjadi sarana kesejahteraan bagi kehidupan banyak orang.

FOKUS

MARKETISASI PENDIDIKAN
Sdr. Darmin Mbula, OFM


Dalam era globalisasi ekonomi kapitalis, politik pendidikan cenderung menuju kepada marketisasi (kapitalisme), komodifikasi dan komersialisasi. Arah dan isi pendidikan sekolah dilihat sebagai aset dalam rangka proses perolehan finansial. Dalam konteks politik pendidikan di Indonesia, hal ini terjadi dengan praktek liberalisasi dan privatisasi pendidikan secara sistematis yang dilegalisasikan melalui sejumlah dokumen dan teks-teks kebijakan pendidikan nasional seperti UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, RUU BHP dan Kepres No. 77/2007 tentang Komoditas yang tertutup dan terbuka. Dampaknya adalah pendidikan semakin mahal dan nyaris tak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Demokrasi yang sehat dan kuat pada tingkat nasional membutuhkan warga masyarakat yang kuat di tingkat lokal. Pendidikan semestinya menjadi jembatan bagi proses demokratisasi bagi bangsa dan negara di dunia. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan harus diupayakan secara serius dan sistematis.
Pertanyaannya adalah apakah politik pendidikan neoliberal yang melegitimasikan liberalisasi pendidikan dapat membentuk warga negara yang demokratis dan menjamin kesejahteraan umum serta perdamaian dunia? Ketika sekolah berubah menjadi pasar (kapitalisme global), apa peran strategis kita sebagai fransiskan dan fransiskanes yang menyelenggarakan sekolah-sekolah dengan ribuan subyek didik di seluruh persada Nusantara?

Politik Pendidikan Neoliberal: Marketisasi Pendidikan
Politik pendidikan neoliberal lahir dari globalisasi ekonomi kapitalis. Globalisasi ekonomi adalah proses di mana barang-barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan informasi mengalir secara bebas lintas batas-batas nasional dengan tujuan utama untuk mengakumulasi modal secara maksimal. Kapitalisme global meliputi komodifikasi semua jenis usaha manusia untuk menghasilkan nilai dan profit yang surplus. Korporasi transnasional merupakan lingkaran utama di mana nilai surplus diakumulasi sebagai keuntungan yang besar. Hal itu terjadi melalui mekanisme pasar bebas (marketisasi).
Alan Wolfe mengamati bahwa ada mekanisme pasar dalam pendidikan di sekolah. Para siswa merasa diri sebagai pembeli dan para guru di sekolah merasa diri sebagai penjual komoditas. Implikasi marketisasi untuk masa depan pendidikan ialah bahwa jasa pendidikan dijadikan sebagai komoditas yang bisa diperjual-belikan demi keuntungan yang sebesarnya-besarnya bagi pemilik modal. Helen Raduntz mengungkapannya bahwa marketisasi pendidikan dalam ekonomi kapitalis tidak berkaitan dengan kualitas pendidikan atau dengan kepeduliaan sosial, etis dan keadilan, tetapi berkaitan dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (M W Apple ed., Globalizing Education, Poicies, Pedagogies, & Politics, 2007).
Dalam proses marketisasi, pendidik dimarginalisasi dalam kemurahan hati para pelatih (trainers) dan manager bisnis. Pembelajaran di ruang kelas telah menjadi otomatis melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengetahuan pendidik (guru dan dosen) dikomodifikasi dan dipaketkan untuk online learning. Kursus-kursus kemanusiaan yang nilai pasarnya rendah disingkirkan sebagai model instrumental. Bagi Noble, kecenderungan-kecenderungan itu menandakan model pendidikan yang sungguh-sungguh kapitalis. Akibatnya, terjadi injeksi kompetisi dalam lembaga-lembaga pendidikan, suatu ketidakadilan dalam perlengkapan pendidikan dan suatu kencenderungan meningkatnya spesialisasi yang sempit. Apa yang ditinggalkan adalah sebuah ”tubuh”yang dipotong-potong, tidak lagi dalam suatu posisi melahirkan banyak gagasan kritis dan kreatif, tetapi melahirkan tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan kaum kapitalis (Noble D., Digital Diploma Mills: The Automation of Higher Education, 2002). Universitas sebagai rumah penuh kuasa untuk melahirkan gagasan merupakan target utama untuk investasi, industri-industri yang berbasis pengetahuan seperti telekomunikasi, komputer, elektronik dan bioteknologi. Karena invetasi ini besar keuntungannya, maka gagasan dan pikiran mereka dilindungi dengan undang-undang copyright dan hak paten,
Pendidikan tidak terlibat secara langsung dalam produksi dan komoditas untuk akumulasi modal tetapi pendidikan terlibat secara tidak langsung sebagai produsen pengetahuan dan tenaga terampil, oleh karena itu pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari infrastruktur yang mendukung secara langsung penumpukan modal. Pada titik ini, marketisasi pendidikan memasuki arena politik untuk menyingkapkan ”agitasi” demokratis demi kualitas dan keadilan. Munculnya ketidakadilan yang baru dalam dunia pendidikan sebagai hasil marketisasi membuktikan bahwa ketidakadilan bukan hanya konstruksi teoritis atau sesuatu yang secara subyektif dialami oleh individu, tetapi ketidakadilan mempunyai basis obyektif dalam relasi struktural dari model produksi kapitalis.

Kebangkitan Education-state
Pendidikan neoliberal yang melahirkan marketisasi pendidikan sama sekali tidak mampu membentuk sebuah tatanan dunia baru, sebuah masyarakat yang demokratis yang menjamin kesejahteraan umum dan perdamaian dunia serta keutuhan alam ciptaan. Oleh karena itu, paradigma baru dalam bidang politik pendidikan sangat dibutuhkan, yaitu sebuah konsep education-state untuk mendidik warganya dan peserta didik guna memliliki kemampuan-kemampuan demokratik.
Education-state berkeyakinan bahwa pendidikan adalah hak dasar manusia sebagai manusia. Karena itu pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak asasi, demokrasi, keadilan dan tidak diskriminasi di tengah kemajemukan bangsa. Model penyelenggaraan pendidikan semacam itu dapat berfungsi untuk mempertahankan demokrasi dan menjamin kesejahteraan umum. Mark Olssen dan John Cood mengingatkan kita bahwa pendidikan merupakan sebuah kekuatan utama untuk merekonstruksi warga negara yang demokratis ( Mark Olsssen dkk, Education Policy: Globalization, Citizenship & Democracy, 2004). Karena itu politik dilihat dari perspektif pendidikan adalah pendidikan untuk demokrasi (education for democracy) dan demokrasi dalam pendidikan (democracy in education). Keunggulan dan pemerataan pendidikan harus diupayakan secara serius dan sistematis sehngga kesenjangan dalam dunia pendidikan bisa diminimalkan dan pendidikan bisa menjadi jembatan bagi proses demokratisasi bangsa.
Held dan McGrew’s menyatakan bahwa pendidikan harus bertujuan mewujudkan demokrasi sosial kosmopolitan global. Dan kita melihat kebangkitan education state sebagai dasar untuk munculnya tatanan dunia baru yang penuh demokratis, adil dan menjunjung tinggi hak asasi serta menghargai nilai-nilai kemajemukan. Dalam konteks globalisasi, kita perlu membiasakan anak-anak memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa lain dan segala persoalan dunia
Pendidikan demokrasi tidak hanya peduli dengan belajar tentang demokrasi tetapi juga dengan keterlibatan dalam berdemokrasi. Pendidikan demokrasi tidak hanya melalui kurikulum tetapi juga melalui ekstrakurikuler dengan fokus pada pembelajaran langsung dan tidak langsung melalui partisipasi dalam lembaga sekolah, forum komunitas sekolah, dan forum antar sekolah demi relasi pendidikan yang lebih luas. Pendidikan untuk demokrasi yang sungguh-sungguh efektif akan melibatkan transformasi budaya sekolah. Sebagaimana dikatakan oleh Beane dan M. Apple bahwa peningkatan partisipasi pada akar rumput dan sekolah dapat memberdayakan individu dan kelompok yang sampai sekarang dibisu-diamkan secara luas dan menciptakan cara-cara baru dalam hubungan antara dunia real dan masalah-masalah sosial dengan sekolah sehingga sekolah secara integral dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dewasa ini, kita membutuhkan bukan sekedar konsep negara kesejahteraan (the welfare state), tetapi negara harus menjadi suatu negara pendidikan (education state) yang mendidik warganya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (the welfare community). Penulis meyakini bahwa hanya dalam negara pendidikanlah, politik pendidikan menghasilkan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional yang menjamin pendidikan demokratis dan demokrasi dalam pendidikan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pendidikan di sekolah-sekolah Fransiskan
Pendidikan di sekolah-sekolah Fransiskan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Peserta didik adalah anak-anak yang unik dan berasal dari berbagai suku, tradisi dan keluarga yang berbeda-beda. Pendidikan di sekolah-sekolah Fransiskan tidak hanya tempat dan ruang kelas untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi merupakan pusat pembudayaan dan peradaban manusia yang disinari Kabar Baik (Injil) dengan semangat St. Fransiskus dari Assisi yang sungguh peduli terhadap lingkungan hidup, persaudaraan dan perdamaian, serta solidaritas dengan kaum marginal. Oleh karena itu pendidikan di sekolah-sekolah Fransiskan-Fransiskanes tidak untuk mencari keuntungan finansial yang sebesar-besarnya, apalagi untuk menumpuk modal besar, tetapi merupakan panggilan hidup dan jiwa untuk memenuhi bumi dengan injil, untuk membebaskan orang –orang yang tertindas, miskin dan bodoh.
Agar pendidikan di sekolah Fransiskan-Fransiskanes sungguh-sungguh menjadi sebuah panggilan hidup dan jiwa untuk mencerdaskan dan membebaskan serta menyejahterahkan anak-anak bangsa, maka kita perlu melakukan hal-hal yang strategis sebagai berikut:
Pertama, pendidikan di sekolah-sekolah Fransiskan-Fransiskanes harus benar-benar menjadi gerakan untuk membela dan memihak anak-anak yang miskin dan ’bodoh’. Visi dan misi pendidikan di sekolah-sekolah kita adalah pemihakan terhadap rakyat kecil dan tertindas untuk menciptakan suatu sistem sosial baru yang lebih adil dan demokratis. Sebuah pendidikan yang sungguh-sungguh diperuntukkan guna menyadarkan dan mengentaskan masyarakat miskin dari jeratan struktural yang hegemonik dan pembodohan menuju pada proses pencapaian pembebasan kemanusian. Pendidikan yang memerdekakan dan mampu memberikan pencerahan bagi semua manusia. Oleh karena itu sekolah-sekolah yang kita layani terbuka lebar-lebar bagi mereka yang termarginalisasi. Sekolah –sekolah kita perlu meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar yayasan dan teraket kita.
Kedua, pendidikan adalah proses bertumbuh bersama dalam nilai dan rahmat ( value and grace) Pendidikan menumbuh-kembangkan peserta didik untuk menjadi pribadi bagi yang lain. Pendidikan di sekolah-sekolah kita harus memekarkan potensi peserta didik bukan untuk bersaing tetapi untuk bekerjasama, untuk bertanggungjawab dan peka terhadap sesama dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Tugas pendidikan Fransiskan adalah humanisasi kehidupan. Pendidikan sebenarnya adalah sebuah proses bertumbuh bersama dengan dan ke arah makna yang tidak lain dari pada bertumbuh dalam nilai dan rahmat.
Ketiga, pendidikan di sekolah-sekolah kita berbasis holistik dan berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Keberhasilan pendidikan saat ini hanya didasarkan pada besarnya jumlah lulusan yang terserap di lapangan industri. Pendidikan dipakai sebagai instrumen untuk melahirkan kuli-kuli bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan, pendewasaan masyarakat. Reduksionisme pendidikan sebagai lembaga kursus keterampilan itu bertolak dari pandangan bahwa pendidikan merupakan instrumen bagi penyiapan tenaga kerja industri atau untuk ekonomi global, sehingga ukuran keberhasilan pendidikan terletak pada terserap pada ekonomi global. Bahaya dari pandangan ini adalah mengasingkan peserta didik dari lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial maupun lingkungan budayanya. Sekolah-sekolah yang dilayani Fransiskan janganlah terjebak pada reduksionisme ini, tetapi mengembangkan pendidikan yang holistik. Pendidikan lebih sebagai proses untuk tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan perkembangan jiwa serta karakter anak itu sendiri.
Keempat, pendidikan di sekolah-sekolah Fransiskan –Fransiskanes harus membuat peserta didik untuk sadar diri sebagai warga bumi. Pendidikan di sekolah-sekolah kita harus menuntun ke antropo-etika (etika manusia), mampu membentuk suara hati peserta didik yaitu suara hati antropologis; suara hati ekologis; suara hati warga bumi dan suara hati spiritual akan kondisi manusiawi. Pendidikan kita juga hendaknya mencakup perkembangan terpadu antara otonomi individu, partisipasi kelompok dan kesadaran sebagai bagian umat manusia. Oleh karena itu pendidikan perlu menyadarkan peserta didik akan keberdaan kita sebagai warga bumi untuk berdamai dan bersahabat dengan bumi.
Kelima, Pendidik (guru) di sekolah-sekolah Fransiskan-Fransiskanes bukan hanya tugas profesi tetapi sungguh-sungguh sebagai panggilan jiwa. Iming-iming komisi dari pelbagai industri telah menjadikan profesi guru dilihat sebagai broker dari industri pariwisata, industri penerbitan, industri tekstil, industri sepatu dan lain sebagainya. Posisi ekonomi guru tidak pernah kaya dengan bertindak sebagian broker industri, tetapi peran broker-nya membuat pendidikan menjadi rusak dan profesi guru menjadi rendah, terpuruk. Peran guru sebagai broker juga telah mereduksi fungsinya sebagai pendidik yang seharusnya mencerdaskan, membuat kritis dan mendewasakan murid. Oleh karena itu pendidik di sekolah-sekolah Fransiskan-Fransiskanes bukanlah broker-broker, tetapi guru sebagai panggilan hidup dan jiwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pahit Kisah Kehidupan

Beberapa anak gelandangan memapah seorang temannya yang luka parah disenggol mobil ke suatu rumah sakit yang terdekat. Di pintu gerbang rumah sakit mereka sudah dicegat satpam. Mungkin karena belas kasihan kepada korban, akhirnya mereka dibiarkan masuk menuju loket infromasi. Di loket infromasi mereka ditanya: perlu apa, kalau mau masuk rumah sakit nantinya siapa yang akan membayar, berapa uang muka yang sudah disiapkan, dsb. Anak-anak gelandandangan itu tentu saja bingung untuk menjawabnya. Lalu mereka disuruh menunggu, persoalan bisa diterima atau tidak, akan diperoleh kepastian dari pimpinan entah siapa pimpinan itu.

Sementara anak-anak gelandangan itu menunggu, tiba-tiba terdengar raung mobil ambulans memasuki halaman rumah sakit, disusul mobil-mobil mewah lainnya. Rupanya ada pasien penting dan kaya dibawa ke rumah sakit itu. Langsung ke gawat darurat. Tidak lama kemudian belasana perawat dan beberapa dokter sibuk hilir mudik melayani pasien VIP itu. Anak-anak gelandangan terkesima melihat pemandangan itu. Selanjutnya mereka hanya bisa menunggu, menunggu dan menunggu. Ketika akhirnya seorang dari mereka memberanikan diri bertanya kembali ke loket informasi. Mereka mendapat nasihat untuk mencari rumah sakit pemerintah. Itulah jawabannya sesudah beberapa jam menunggu.

Anak-anak gelandangan itu meninggalkan rumah sakit sambil memapah kawannya yang semakin melemah. Mereka sudah memiliki firasat temannya tidak akan lama lagi bertahan. Beberapa dari mereka menghapus arimatanya yang mengalir deras dengan ujung bajunya.

NOTULEN RAPAT AKHIR TAHUN REDAKSI MAJALAH PERANTAU

Hari / tanggal : Senin, 8 Desember 2008
Pemimpin rapat : Sdr. Iron Rupa, OFM
Peserta : Sdr. Peter Aman, OFM ; Sdr. Eddy Kristiyanto, OFM ; Sdr. Yufen, OFM ; Sdr. Duma, OFM dan Sdr. Mauritz, OFM
Beberapa hal yang dibicarakan dan diputuskan:
1. Evaluasi 2008:
a. Kelemahan di banyak sisi (Proses pencetakan majalah: mulai dari wartawan dan redaksi:; penjaga rubrik, editor bahasa lalu redaktur pelaksana, design grafis, masukan dan koreksi lagi, yang terakhir: pimpinan redaksi)
b. Sarana dan prasarana kurang (komputer), printer untuk contoh cetakan dan koreksi dan kamera untuk foto tidak ada
c. Soal kantor (tempat kerja), komputer di kantor sulit digunakan karena Sdr. Kees tidak mengizinkan dengan sukarela.
d. Lima point evaluasi:
i. SDM : ada orang dengan macam-macam tugas; perlu diatur lebih baik.
ii. Keuangan
iii. Manajemen
iv. Visi
v. Sarana : komputer
e. Timnya diperkuat dan keterlibatan frater di PERANTAU perlu diakui sebagai sebuah ekstra- kurikuler (usul ke sekdikdi)
f. Ada sambutan baik dari segi penampilan dan isi dari para pembaca mengenai format dan isi PERANTAU yang baru

2. Edisi Akhir Tahun 2008.
a. Cetak edisi September – Desember 2008.
b. Berita-berita diganti dengan: 1. Berita tentang rapat perdana di Medan (Iron) ; 2. Berita pengukuhan Sdr. Eddy Kristiyanto, OFM sebagai seorang profesor.
c. Edisi akhir ini disepakati sebagai edisi yang sederhana: kertas koran, hanya cover depan yg berwarna, agar lebih murah dan tidak mahal.
d. Pinjam dana dari JPIC.
3. Hasil rapat di Nagahuta berkaitan dengan PERANTAU :
i. Statuta PTF dibacakan bersama.
ii. Sharing kondisi nyata SEKAFI
iii. Disepakati dalam rapat :
1. Kerja sama di bidang spiritualitas perlu diperkokoh
2. Perlu adanya royalti untuk penulis buku dan manajemen.
3. Mekanisme kerja, dana, sarana dan pra sarana.
4. Profil kongregasi : buat buku dalam rangka 800 tahun.
5. Mengusulkan agar Sdr. Eddy bicara tentang kerja sama antar fransiskan (Sekafi) dalam pertemuan di Lota (April 2009) secara khusus berkaitan dengan SEKAFI dan Majalah PERANTAU.
iv. PERANTAU 2009 : terbit empat kali dengan bobot utama: Fransiskanisme.
1. Mengubah isi : dinamika diganti dengan ‘kronik’; seni sastra tidak perlu lagi, dimasukkan menjadi suplemen yg bisa terbit sekali setahun.
2. Membahas tulisan-tulisan Fransiskus:
3. Tajuk, Fokus, saudara kelana, resensi, kronik (bisa berupa foto), tulisan Fransiskus.
4. Tulisan St. Fransiskus; hagiograf (Celano, Bonaventura, kronik-kronik), dllsb.
v. Tema-tema 2009:

TEMA UTAMA : Rahmat Asal-Usul Kita
1. Januari – Maret : mendengar supaya berubah
a. Spiritualitas : Salib San Damiano (resensi Buku Salib San Damiano)
b. Fokus :
i. Utama (membahas tema: Toni OFM Cap.)
ii. Hendrik Seta
iii. Mike Peruche
c. Saudara Kelana : Mgr. Leo OFM
d. Resensi Buku San Damiano : Yuven
e. Kronik : Redaktur Pelaksana (minta bulletin-buletin dari masing-masing Tarekat)
f. Tulisan Fransiskus: Kons Bahang OFM (Sacrum Commercium)
2. April – Juni : Berani menghayati Injil – 1Cel 22.
a. Spiritualitas : Inilah yang kucari
b. Fokus
i. Peter C. Aman (Berani Menghayati Injil)
ii. Christine Murni FMM
iii. Zita SFS
c. Saudara Kelana (Mgr. Leo OFM)
d. Resensi Buku : Krisna Mencari Raga (Anton Duma OFM)
e. Kronik
f. Tulisan St. Fransiskus : Kons Bahang OFM
3. Juli – September : Mengembalikan segalanya kepada Tuhan
a. Spiritualitas : Wasiat St. Fransiskus
b. Fokus :
i. Hendrika FSGM (Mengembalikan segalanya kepada Tuhan)
ii. Surya Pranata, OFM
iii. Titus OFM Conv
c. Sdr. Kelana
d. Resensi : Anggaran Dasar OFS (Erens Gesu OFM)
e. Kronik
f. Tulisan Fransiskus : Kons Bahang OFM
4. Oktober – Desember : Menatap Masa Depan
a. Spiritualitas : Wasiat St. Clara
b. Fokus :
i. Margaretha OSC / Bernad OSC
ii. Tanto OFM
iii. OSC Cap (Sikeben)
c. Sdr. Kelana
d. Resensi : Eddy Kristiyanto OFM
e. Kronik
f. Tulisan Fransiskus : Kons Bahang OFM